Polda Jawa Barat Perkuat Sinergi Lintas Sektor untuk Ketahanan Pangan

Bandung, (Delik Asia) | Biro Sumber Daya Manusia (SDM) Polda Jawa Barat menggelar rapat koordinasi (rakor) lintas sektoral ketahanan pangan di Aula Mapolda Jawa Barat, Bandung, Jumat (13/2/2026). Kegiatan ini bertujuan memperkuat sinergi antarpemangku kepentingan dalam mendukung program ketahanan pangan nasional di wilayah Jawa Barat.

Rakor tersebut dihadiri perwakilan Perum Bulog Kanwil Jawa Barat, Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Barat, PT Perkebunan Nusantara VIII, Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Jawa Barat, pimpinan organisasi keagamaan Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah Jawa Barat, serta pimpinan perbankan nasional seperti Bank BNI, Bank BRI, Bank Mandiri, dan Bank BTN.

Kepala Bagian Pembinaan Karier (Kabagbinkar) Biro SDM Polda Jabar, AKBP Condro Sasongko, menyampaikan bahwa Polda Jawa Barat memiliki empat strategi utama dalam mendukung ketahanan pangan.

“Empat strategi tersebut meliputi program Keroyok Bareng Polri, pendanaan CSR atau pemodal tanpa bunga, pemanfaatan modal Primkoppol, serta implementasi Kredit Usaha Rakyat (KUR),” ujarnya.

Menurut Condro, keempat strategi tersebut dirancang untuk memastikan petani binaan mendapatkan akses permodalan, lahan, serta jaminan penyerapan hasil panen. Dengan demikian, ekosistem ketahanan pangan dapat berjalan secara menyeluruh dari hulu hingga hilir.

“Kami ingin memastikan seluruh rantai berjalan optimal, mulai dari pembiayaan, pengelolaan lahan, hingga distribusi hasil panen,” katanya.

Ia juga menekankan pentingnya nilai moral dalam pelaksanaan program ketahanan pangan. “Jangan pelit, turunkan ego, dan mudah memaafkan. Prinsip ini menjadi dasar dalam menjalankan program ketahanan pangan,” tegasnya.

Pada skema pertama, pembiayaan dilakukan melalui CSR dan pemodal tanpa bunga lewat program Keroyok Bareng dengan konsep satu Polsek mengelola dua hektare lahan. Skema kedua, pembiayaan melalui Primkoppol dengan sistem bagi hasil atau bunga sebesar 1,5 persen, yang disalurkan dalam bentuk sarana produksi pertanian seperti bibit, pupuk, obat-obatan, serta alat dan mesin pertanian.

“Kami tidak memberikan uang tunai, tetapi langsung dalam bentuk sarana produksi agar lebih tepat sasaran,” jelas Condro.

Skema ketiga, Polda Jabar mendorong optimalisasi program KUR, sementara skema keempat dilakukan melalui pemanfaatan lahan PTPN dan Perhutani dengan sistem pinjam manfaat yang dikelola bersama kelompok tani.

Sementara itu, Kepala Perum Bulog Wilayah Jawa Barat Nurman Susilo menegaskan komitmen Bulog dalam menjaga ketahanan pangan melalui ketersediaan, keterjangkauan, dan stabilitas harga.

“Peran Bulog adalah memastikan ketiga aspek tersebut tetap terjaga,” ujarnya.

Ia menjelaskan bahwa Bulog menetapkan harga pembelian jagung pipil kering (JPK) di tingkat petani sebesar Rp5.500 per kilogram dengan ketentuan kadar air 18–20 persen dan aflatoksin maksimal 50 PPB, dengan biaya angkut dan pengeringan ditanggung Bulog. Untuk JPK curah di silo Bulog, harga ditetapkan Rp6.250 per kilogram, sementara JPK dalam karung plastik polos baru dihargai Rp6.400 per kilogram.

“Kami berkomitmen tidak mempersulit proses penyerapan jagung dari petani binaan Polda Jabar,” tegas Nurman.

Di sisi lain, perwakilan PTPN Jawa Barat, Iwan Rohmat, menyampaikan progres kerja sama ketahanan pangan antara Polda Jabar dan PTPN I Regional 2. Dari enam rencana kerja sama, tiga telah terlaksana dan tiga lainnya masih dalam proses.

“Kerja sama pinjam manfaat lahan antara PTPN dan Polda Jabar sejauh ini berjalan lancar,” ujarnya.(*/FBI)