Vincentia Jenny Retno: Narasi Saiful Mujani Berpotensi Inkonstitusional dan Menyesatkan Publik

Jakarta, (Delik Asia) | Politisi Partai Gerindra, Vincentia Jenny Retno, melontarkan kritik tajam terhadap pernyataan pengamat politik Saiful Mujani yang dinilai mulai mengarah pada narasi inkonstitusional.

Jenny menegaskan, ajakan untuk menjatuhkan Presiden Prabowo Subianto di luar mekanisme yang sah berpotensi merusak tatanan demokrasi serta memicu instabilitas nasional. Ia menilai, narasi semacam itu dapat menyesatkan publik karena mengabaikan sistem ketatanegaraan yang telah diatur dalam konstitusi.

“Demokrasi itu ada aturannya. Tidak bisa kita mengajak publik menjatuhkan presiden di luar mekanisme yang sah. Itu bukan kritik, melainkan preseden buruk bagi kehidupan berbangsa,” tegas Jenny dalam keterangan tertulisnya, Senin (6/4).

Politisi asal Jawa Barat itu juga menyayangkan sikap Saiful Mujani sebagai akademisi senior. Menurutnya, seorang intelektual seharusnya menghadirkan edukasi politik yang mencerahkan, berbasis data, dan tidak memicu opini provokatif di tengah masyarakat.

Jenny menekankan bahwa konstitusi telah menyediakan jalur formal bagi masyarakat untuk menyampaikan ketidakpuasan terhadap pemerintah, mulai dari kritik terbuka di ruang publik, pengawasan melalui parlemen, hingga mekanisme pemilu.

“Kalau semua orang bisa mengajak menjatuhkan pemimpin di luar aturan, lalu untuk apa kita punya konstitusi? Ini berbahaya jika dibiarkan,” ujarnya.

Lebih jauh, Jenny menyoroti meningkatnya risiko polarisasi di ruang digital akibat derasnya arus informasi tanpa filter di media sosial. Ia mengajak seluruh elemen masyarakat untuk tetap mengedepankan nalar kritis dan tidak mudah terprovokasi oleh narasi yang bertentangan dengan prinsip demokrasi yang sehat.

“Silakan berbeda pendapat, silakan mengkritik. Tapi jangan keluar dari koridor hukum. Kita semua punya tanggung jawab menjaga demokrasi ini tetap sehat,” pungkasnya.

Pernyataan tersebut menjadi pengingat bagi para tokoh publik agar tetap menjunjung etika politik dan kepatuhan terhadap hukum di tengah dinamika politik nasional yang kian menguat.(*/Red)