The Lead Institute Paramadina Bongkar Peran Filsafat dalam Melawan Ketimpangan Sosial

Jakarta, (Delik Asia) | Rencana pemerintah menghapus sejumlah program studi perguruan tinggi yang dinilai tidak relevan dengan kebutuhan industri menuai perhatian dari kalangan akademisi. Universitas Paramadina melalui The Lead Institute menegaskan bahwa kajian filsafat, agama, serta ilmu sosial-humaniora tetap memiliki posisi penting dalam menjaga arah pembangunan nasional agar tidak kehilangan dimensi keadilan sosial dan nilai kemanusiaan.

Pandangan tersebut mengemuka dalam forum Kajian Filsafat dan Agama 2026 yang digelar pada Rabu malam (13/05/2026). Diskusi perdana bertajuk “Madzhab Frankfurt vs Madzhab Paramadina” mengangkat tema “Inklusi Sosial di Indonesia: Rekognisi Sosial Axel Honneth vs Teologi Inklusif Cak Nur”.

Kegiatan itu merupakan hasil kolaborasi The Lead Institute Universitas Paramadina bersama MaHa Indonesia, Pray Foundation, dan Pratita Foundation, dengan moderator peneliti The Lead Institute, Mayasintha Fransiska, M.A.

Ketua The Lead Institute Universitas Paramadina, Dr. phil. Suratno Muchoeri, menilai pendidikan tinggi tidak semestinya direduksi hanya sebagai instrumen pencetak tenaga kerja industri. Menurutnya, perguruan tinggi memiliki tanggung jawab intelektual dan moral untuk menghadirkan ilmu pengetahuan yang mampu menjawab persoalan kemanusiaan di tengah arus industrialisasi dan percepatan pembangunan.

“Pendidikan memiliki dimensi yang sangat luas. Ketika seluruh relevansinya hanya diukur dari kebutuhan industri, maka kita perlu mempertanyakan kembali arah pendidikan itu sendiri,” ujar Suratno.

Ia menegaskan bahwa kajian filsafat dan agama tetap relevan karena menjadi ruang refleksi kritis terhadap berbagai persoalan sosial, ketimpangan, hingga arah pembangunan bangsa. Universitas Paramadina, lanjutnya, berupaya menghidupkan kembali tradisi intelektual yang berpijak pada realitas sosial dan berpihak kepada kelompok rentan.

Alumni Goethe-Universität Frankfurt tersebut menjelaskan bahwa tema inklusi sosial dipilih sebagai jembatan dialog antara pemikiran Madzhab Frankfurt dengan gagasan teologi inklusif Nurcholish Madjid atau Cak Nur.

“Inklusi sosial yang memberikan kepastian akses dan perlakuan setara bagi kelompok rentan merupakan amanat sila kelima Pancasila,” tegasnya.

Sementara itu, Rektor Universitas Paramadina, Didik J. Rachbini, menilai ilmu pengetahuan sejatinya hadir untuk memperjuangkan keadilan sosial sekaligus menjadi alat kritik terhadap ketimpangan kekuasaan.

“Ketika terjadi ketidakseimbangan antara penguasa dan rakyat, maka ilmu pengetahuan harus membantu masyarakat untuk tetap memiliki daya kritis terhadap kekuasaan,” ujar Didik.

Ia menilai pemikiran Cak Nur memiliki irisan kuat dengan Teori Kritis Madzhab Frankfurt, terutama dalam upaya membangun paradigma Islam yang inklusif, progresif, dan demokratis.

“Cak Nur membangun paradigma bahwa Islam harus menjadi kekuatan moral, etika, dan peradaban yang hadir di tengah masyarakat,” katanya.

Didik juga menekankan bahwa pemikiran Cak Nur berupaya menjembatani hubungan antara Islam, modernitas, demokrasi, dan nasionalisme Indonesia dalam satu kerangka kebangsaan yang terbuka dan berkeadaban.

Pandangan serupa disampaikan filsuf Universitas Pelita Harapan, Dr. phil. Fitzgerald Kennedy Sitorus. Ia menilai ilmu pengetahuan tidak boleh bersikap netral terhadap persoalan sosial, melainkan harus berpihak pada kemanusiaan dan emansipasi masyarakat.

Menurut Kennedy, keadilan sosial bukan hanya menyangkut distribusi ekonomi, tetapi juga penghormatan terhadap martabat manusia dan pengakuan sosial bagi setiap individu.

“Itu yang menjadi semangat Madzhab Frankfurt, dan saya melihat gagasan serupa juga hadir dalam pemikiran Cak Nur,” ujarnya.

Ia mengingatkan bahwa perkembangan industrialisasi modern turut melahirkan persoalan baru seperti alienasi, ketimpangan sosial, hingga kerusakan ekologis. Karena itu, pendidikan filsafat dan ilmu humaniora dinilai tetap relevan sebagai penyeimbang arah pembangunan.

“Kita hidup di tengah kemajuan industri yang juga memunculkan banyak persoalan sosial. Karena itu menjadi pertanyaan besar jika relevansi pendidikan hanya diukur dari kebutuhan industri semata,” pungkas Kennedy.(*/DAC)