Samuel F. Silaen Soroti Pertumbuhan Ekonomi 5,61 Persen: Jangan Sampai Publik Terjebak Ilusi

Jakarta, (Delik Asia) |  Capaian pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 5,61 persen pada kuartal I tahun 2026 menuai sorotan dari pengamat politik Samuel F. Silaen. Menurutnya, angka tersebut belum sepenuhnya mencerminkan kondisi riil perekonomian nasional, bahkan berpotensi menciptakan persepsi semu di tengah masyarakat.

Dalam keterangannya kepada awak media, Rabu (6/5/2026), Samuel menilai pertumbuhan ekonomi yang dipublikasikan pemerintah perlu dibaca secara lebih kritis dan komprehensif. Ia mengingatkan bahwa indikator makroekonomi tidak dapat dipisahkan dari dinamika sosial serta tekanan yang nyata dirasakan masyarakat.

“Angka pertumbuhan itu tampak impresif di atas kertas, namun realitas di lapangan menunjukkan situasi yang berbeda. Jangan sampai publik dibawa pada optimisme statistik yang tidak sepenuhnya selaras dengan kondisi ekonomi masyarakat,” ujar Samuel.

Menurutnya, Indonesia saat ini tengah berada pada fase transisi ekonomi yang penuh risiko, bukan dalam situasi yang sepenuhnya stabil. Ia menyebut adanya pergeseran dari sekadar penyesuaian harga pasar menuju potensi tekanan sistemik yang dapat merambat ke berbagai sektor ekonomi.

“Pertumbuhan 5,61 persen justru perlu diuji lebih dalam. Apakah benar ditopang fondasi ekonomi yang kokoh, atau hanya menjadi jeda sementara sebelum tekanan yang lebih besar muncul?” katanya.

Samuel menggambarkan kondisi ekonomi nasional ibarat “pesta di lantai atas”, sementara fondasi di bawah mulai menunjukkan keretakan. Ia menyoroti sejumlah indikator pasar yang dinilai tidak sejalan dengan narasi pertumbuhan tersebut, mulai dari pelemahan nilai tukar rupiah hingga meningkatnya credit default swap (CDS) dan yield obligasi negara.

Menurutnya, depresiasi rupiah yang menyentuh kisaran Rp17.400 per dolar Amerika Serikat menjadi sinyal penting yang tidak boleh diabaikan. Kondisi tersebut, kata dia, menunjukkan adanya kehati-hatian pasar terhadap risiko ekonomi Indonesia.

“Pasar sedang melakukan penilaian ulang terhadap tingkat risiko Indonesia. Ini bukan sekadar fluktuasi biasa, melainkan sinyal bahwa tingkat kepercayaan mulai mengalami tekanan,” tegasnya.

Samuel juga menekankan bahwa persoalan ekonomi tidak bisa hanya dilihat dari pendekatan teknokratis semata, melainkan harus dipahami dalam perspektif ekonomi-politik yang lebih luas. Ia menilai angka pertumbuhan kerap dijadikan instrumen legitimasi politik jangka pendek tanpa dibarengi evaluasi mendalam terhadap kualitas pertumbuhan itu sendiri.

“Pemerintah tentu dapat menyampaikan bahwa ekonomi masih bergerak karena konsumsi tetap tumbuh dan investasi belum terkoreksi tajam. Namun pelemahan rupiah yang terus berlangsung justru menjadi indikator yang membocorkan optimisme tersebut,” jelasnya.

Lebih jauh, ia mengingatkan bahwa pelemahan nilai tukar rupiah memiliki dampak berantai terhadap perekonomian nasional, mulai dari meningkatnya biaya impor, tekanan inflasi, hingga potensi kenaikan suku bunga.

“Ketika nilai tukar melemah, dampaknya bukan hanya terjadi di pasar keuangan. Beban ekonomi masyarakat akan ikut meningkat karena harga barang dan biaya produksi ikut terdorong naik,” ujarnya.

Dalam situasi tersebut, Samuel menilai Bank Indonesia berada dalam posisi yang tidak mudah. Kebijakan menaikkan suku bunga untuk menjaga stabilitas rupiah berpotensi menekan pertumbuhan ekonomi, sementara mempertahankan suku bunga berisiko memperdalam tekanan terhadap mata uang nasional.

“Semua pilihan memiliki konsekuensi. Di sinilah tantangan besar pengambil kebijakan, yakni menyeimbangkan kepentingan jangka pendek dan stabilitas jangka panjang,” katanya.

Dari sisi fiskal, pemerintah juga dinilai menghadapi tekanan yang tidak ringan. Kebutuhan menjaga kredibilitas APBN harus berhadapan dengan meningkatnya beban subsidi energi dan pangan di tengah ketidakpastian global.

“Jika subsidi terus membengkak, ruang fiskal untuk sektor strategis seperti pendidikan, kesehatan, dan pembangunan manusia akan semakin sempit. Ini persoalan fundamental yang harus diantisipasi sejak dini,” tutur Samuel.

Ia juga menyoroti struktur pertumbuhan ekonomi yang dianggap belum merata. Konsumsi domestik memang masih bergerak, namun sebagian besar ditopang oleh stimulus dan bantuan pemerintah, sementara kelompok masyarakat menengah mulai mengalami tekanan daya beli.

“Sektor padat karya mulai menghadapi tantangan serius, sementara kelompok masyarakat bawah semakin rentan. Jika ketimpangan terus melebar, maka risiko sosial juga akan ikut meningkat,” ungkapnya.

Di akhir pernyataannya, Samuel mengingatkan bahwa indikator paling jujur dalam membaca kondisi ekonomi sesungguhnya adalah kemampuan masyarakat bertahan dalam kehidupan sehari-hari.

“Daya tahan ekonomi rakyat adalah cermin paling nyata. Ketika tabungan mulai menipis, konsumsi melemah, dan masyarakat semakin berhati-hati membelanjakan uangnya, itu menandakan ada tekanan yang benar-benar dirasakan di akar rumput,” pungkasnya.(*/Red)