Libur Panjang Idul Adha, Hanif Dhakiri Tekankan Ketepatan Distribusi BBM Bersubsidi

Jakarta, (Delik Asia) | Wakil Ketua Komisi XI DPR RI, Hanif Dhakiri, menyampaikan apresiasi atas kesiapan PT Pertamina Patra Niaga dalam menjaga ketahanan pasokan energi nasional menjelang Hari Raya Iduladha 2026. Meski demikian, ia menegaskan masih terdapat tantangan besar yang harus segera dibenahi, khususnya terkait tata kelola subsidi energi agar lebih tepat sasaran dan bebas dari potensi kebocoran.

“Secara umum Komisi XI mengapresiasi kesiapan PT Pertamina Patra Niaga di dalam menjaga pasokan energi menjelang Iduladha. Namun kami juga menekankan bahwa tantangan hari ini bukan semata pada pasokan, bukan semata pada ketersediaan stok, tetapi juga tata kelola dari subsidi energi,” ujar Hanif kepada wartawan di Jakarta, Selasa (26/5/2026).

Pernyataan tersebut disampaikan menyusul kunjungan kerja spesifik Komisi XI DPR RI ke Fuel Terminal Boyolali, Jawa Tengah, milik PT Pertamina Patra Niaga pada Jumat (22/5/2026). Dalam agenda pengawasan implementasi penugasan Public Service Obligation (PSO) itu, Hanif menyoroti pentingnya memastikan subsidi energi benar-benar diterima masyarakat yang berhak.

Politisi PKB itu mengungkapkan, tantangan distribusi energi nasional saat ini tidak lagi sekadar memastikan ketersediaan stok, melainkan juga menjaga akuntabilitas dan efektivitas penyaluran subsidi di lapangan.

Data yang dipaparkan dalam kunjungan tersebut menunjukkan realisasi distribusi biosolar dan LPG 3 kilogram telah melampaui kuota tahun berjalan atau year to date. Kondisi itu dinilai menjadi sinyal kuat masih adanya persoalan dalam pengawasan distribusi subsidi energi.

“Tadi data yang dipaparkan menunjukkan biosolar misalnya sudah mencapai 100,1 persen dari kuota year to date, sementara LPG 3 kilogram bahkan sudah sampai 109,18 persen. Ini artinya menjadi alarm bahwa kebocoran dan salah sasaran subsidi masih menjadi persoalan yang serius,” jelasnya.

Hanif mengapresiasi langkah digitalisasi yang telah dilakukan PT Pertamina Patra Niaga, termasuk penggunaan QR Code serta integrasi data pengawasan distribusi energi. Namun menurutnya, instrumen teknologi tersebut belum sepenuhnya mampu menutup ruang penyimpangan dalam penyaluran subsidi.

“Pertamina sendiri juga masih mengakui tingginya pelanggaran penyaluran yang tidak sesuai dengan peruntukan. Ini berarti yang dibutuhkan sekarang ini bukan sekadar instrumen, tetapi efektivitas pengendalian yang benar-benar bisa menutup ruang fraud dan memastikan subsidi itu sampai kepada sasaran secara tepat,” tegasnya.

Dalam kesempatan tersebut, Hanif juga meminta Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) sebagai pemegang saham strategis untuk mengambil peran aktif dalam memperkuat tata kelola di lingkungan PT Pertamina Patra Niaga maupun Pertamina Group secara keseluruhan.

“Kami juga meminta BPI Danantara sebagai pemegang saham strategis ini aktif mendorong penguatan governance di PT Pertamina Patra Niaga dan juga di Pertamina Group,” ujarnya.

Ia menilai penguatan tata kelola dan transformasi efisiensi di tubuh Pertamina Group menjadi langkah penting agar anggaran negara yang disalurkan melalui subsidi energi benar-benar memberikan manfaat optimal bagi masyarakat.

“Efisiensinya sekaligus juga transformasi tata kelola dari PT Pertamina Group agar ke depan uang negara yang dikucurkan melalui skema subsidi ini benar-benar bisa tepat sasaran dan juga sampai kepada pihak-pihak yang semestinya,” pungkasnya.(*/FBY/RED)