Ekosistem Film Terancam, Budi Mulyawan Dorong Demokratisasi Berbasis UMKM

Jakarta, (Delik Asia) | Panitia Pelaksana Jakarta Millennial Film Festival (JMFF) 2026 diterima Direktur Film, Musik, dan Seni Kementerian Kebudayaan RI, Syaifullah, S.E., M.Ec., Ph.D, Kamis (26/2/2026). Pertemuan tersebut membahas penguatan ekosistem perfilman nasional berbasis UMKM serta sinergi program festival dengan kebijakan pemerintah.

Dalam diskusi awal, disampaikan bahwa perfilman nasional kini menguasai sekitar 65 persen pangsa pasar domestik dengan lebih dari 80 juta penonton. Namun, capaian tersebut memunculkan pertanyaan mendasar: apakah industri film Indonesia sudah benar-benar sehat dan adil bagi seluruh pelakunya?

Budi Mulyawan, Pendiri Jaya Center Foundation sekaligus Pembina JMFF 2026, menegaskan bahwa angka-angka tersebut tidak boleh membuat publik terlena.

“Kalau kita hanya melihat jumlah penonton dan dominasi pasar memang membanggakan. Tapi siapa yang paling menikmati keuntungan itu? Apakah sudah merata hingga komunitas dan pelaku film di daerah?” ujarnya.

Menurut Budi, demokratisasi perfilman berbasis UMKM bukan lagi sekadar opsi kebijakan, melainkan kebutuhan mendesak untuk menentukan arah masa depan industri. Ia menilai struktur industri saat ini masih cenderung terpusat pada rumah produksi besar dengan akses modal, distribusi, dan promosi yang kuat, sementara sineas independen dan UMKM film kerap menghadapi keterbatasan pendanaan hingga perlindungan kerja.

Secara regulatif, Indonesia telah memiliki payung hukum melalui Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2009 tentang Perfilman serta Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Namun, menurutnya, regulasi tersebut perlu diperkuat dan dimodernisasi agar relevan dengan tantangan era digital, termasuk ekspansi platform streaming dan perubahan pola konsumsi masyarakat.

“Undang-undang sudah ada, tapi implementasi dan adaptasinya harus mengikuti perkembangan teknologi. Jangan sampai regulasi tertinggal dari realitas industri,” tegasnya.

Dari perspektif sosial, Budi menekankan pentingnya membuka akses seluas-luasnya bagi talenta daerah. Industri film yang selama ini terkonsentrasi di kota besar harus memberi ruang bagi sineas muda dari Papua, Sumatera, Kalimantan, hingga NTT.

“Demokratisasi artinya membuka pintu selebar-lebarnya. Jangan sampai industri ini hanya berputar di lingkaran yang itu-itu saja,” katanya.

Ia juga menyoroti kesejahteraan pekerja film yang masih menghadapi jam kerja ekstrem dan minim jaminan sosial. Demokratisasi, lanjutnya, harus mencakup keadilan kerja di balik layar.

“Industri ini tidak boleh hanya besar di layar, tapi rapuh di balik layar,” ujarnya.

Dari sisi ekonomi, penguatan UMKM film dinilai mampu menciptakan efek berganda bagi daerah. Produksi film, bahkan dalam skala kecil, dapat menggerakkan sektor jasa lokal, membuka lapangan kerja, serta mendorong promosi pariwisata dan produk budaya.

Budi mendorong hadirnya skema pembiayaan inklusif seperti pinjaman lunak, matching fund, hingga kolaborasi dengan lembaga keuangan mikro, disertai sistem akuntabilitas dan standardisasi kualitas.

“Modal penting, tapi tata kelola lebih penting. Jangan sampai film sudah jadi tapi tidak punya akses pasar,” katanya.

Dari perspektif budaya, ia menegaskan bahwa demokratisasi berbasis UMKM adalah kunci membangun identitas nasional yang autentik. Film bukan sekadar hiburan, melainkan medium diplomasi budaya dan cerminan keberagaman Indonesia.

“Daya saing global kita bukan hanya soal anggaran besar, tapi kekayaan narasi. Cerita lokal yang kuat bisa menjadi kekuatan soft power Indonesia,” pungkasnya.

Melalui sinergi antara pemerintah dan pelaku industri, JMFF 2026 diharapkan menjadi momentum memperluas akses, memperkuat ekosistem UMKM film, serta memastikan pertumbuhan industri perfilman nasional yang lebih inklusif dan berkeadilan.(*/FBI-RED)