Efek Geopolitik Mulai Terasa, Gubernur NTT Siapkan Efisiensi Besar-Besaran

Kupang, (Delik Asia) | Gubernur Nusa Tenggara Timur, Emanuel Melkiades Laka Lena, menginstruksikan evaluasi menyeluruh terhadap program kerja di seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sebagai langkah antisipatif menghadapi ketidakpastian ekonomi global.

Instruksi itu disampaikan dalam rapat bersama tim peneliti, Selasa, 24 Maret 2025. Ia menekankan pentingnya efisiensi anggaran serta penghentian program yang tidak memberikan dampak langsung kepada masyarakat.

“Kita harus menyesuaikan diri dengan kondisi nasional. Dalam waktu dekat, pasca Lebaran atau Paskah, pemerintah pusat kemungkinan akan melakukan penyesuaian belanja,” kata Melki.

Menurut dia, dinamika geopolitik global, terutama konflik di kawasan Timur Tengah, berpotensi memengaruhi asumsi makro ekonomi nasional. Dampaknya tidak hanya pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), tetapi juga merembet ke Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

“Jika situasi global terus bergejolak, indikator ekonomi pasti berubah. Karena itu, kita harus bersiap menghadapi kemungkinan penyesuaian anggaran,” ujarnya.

Meski menekankan efisiensi, Melki memastikan belanja pegawai, termasuk gaji dan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) aparatur sipil negara, tetap menjadi prioritas.

“Saya pastikan program yang tidak berdampak langsung akan dihentikan. Namun untuk gaji dan TPP ASN tetap kita amankan,” kata dia.

Koordinator tim peneliti, Welly Kause, memaparkan kajian awal terkait program prioritas daerah dalam kerangka Dasa Cita, khususnya penguatan rantai pasok sektor pertanian dan kelautan.

Menurut Welly, kajian tersebut berfokus pada peningkatan diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025–2029.

Ia menyebut empat subkegiatan yang dikaji, yakni pengelolaan dan distribusi cadangan pangan, proyeksi neraca pangan, pemantauan stok dan harga, serta promosi konsumsi pangan berbasis media daerah.

Namun, ia menegaskan hasil kajian tersebut masih bersifat sementara. “Evaluasi ini belum final dan masih membutuhkan data yang lebih lengkap,” ujarnya.

Peneliti lain, Sirilus Lelan, mengkritisi sejumlah dokumen anggaran yang dinilai belum selaras dengan tujuan program prioritas. Ia menilai masih terdapat aktivitas yang bersifat administratif tanpa kontribusi signifikan terhadap target pembangunan.

“Kami melihat beberapa subprogram belum menjawab tujuan strategis. Ini perlu dikaji ulang,” kata Sirilus.

Sementara itu, Deni Alfian menyoroti pentingnya perbaikan tata kelola administrasi, khususnya ketepatan waktu penyerahan dokumen anggaran.

Menurut dia, keterlambatan penyampaian dokumen dapat menghambat proses evaluasi. “Kami berharap dokumen diserahkan lebih awal agar kajian bisa dilakukan secara mendalam,” ujarnya.

Langkah evaluasi ini menjadi bagian dari upaya Pemerintah Provinsi NTT untuk menjaga efektivitas belanja daerah di tengah tekanan global, sekaligus memastikan setiap program memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.(*/Red)