Di Universitas Paramadina, Jusuf Kalla Beberkan Strategi Menghadapi Ancaman Krisis Ekonomi

waktu baca 4 menit

Sabtu, 13 Jun 2026 03:35 0 85 Redaksi

Caption: Mantan Wakil Presiden Republik Indonesia ke-10 dan ke-12, Jusuf Kalla.

Jakarta, (Delik Asia) | Mantan Wakil Presiden Republik Indonesia ke-10 dan ke-12, Jusuf Kalla, mengingatkan pemerintah dan seluruh elemen masyarakat untuk mewaspadai berbagai indikator yang berpotensi memicu krisis ekonomi nasional. Menurutnya, pengalaman sejarah menunjukkan bahwa guncangan ekonomi yang tidak diantisipasi dan dikelola secara tepat kerap berkembang menjadi instabilitas sosial dan politik yang berdampak luas terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara.

Pandangan tersebut disampaikan Jusuf Kalla saat menjadi pembicara utama dalam Seminar Publik Hybrid bertajuk “Kebijakan Ekonomi dan Manajemen Krisis” yang diselenggarakan Program Studi Doktor Ilmu Manajemen Universitas Paramadina di Ruang Granada, Gedung Nurcholish Madjid, Universitas Paramadina Cipayung, Selasa (9/6/2026).

Kegiatan akademik tersebut dibuka oleh Ketua Program Studi Doktor Ilmu Manajemen Universitas Paramadina, Prof. Dr. Ahmad Badawi Saluy, serta dipandu oleh Rektor Universitas Paramadina, Prof. Dr. Didik J. Rachbini. Seminar ini menjadi ruang refleksi sekaligus forum intelektual untuk membahas tantangan ekonomi nasional di tengah dinamika global yang semakin kompleks.

Dalam pemaparannya, Jusuf Kalla menegaskan bahwa perjalanan sejarah politik Indonesia tidak dapat dipisahkan dari dinamika ekonomi yang melatarbelakanginya. Menurutnya, sejumlah perubahan besar dalam kepemimpinan nasional pada masa lalu sering kali berakar pada tekanan ekonomi yang berkembang menjadi krisis kepercayaan publik.

“Sejarah menunjukkan bahwa krisis ekonomi sering berujung pada krisis politik. Ketika harga kebutuhan pokok meningkat, daya beli masyarakat melemah, dan kepercayaan publik menurun, maka potensi munculnya gejolak sosial akan semakin besar,” ujar Jusuf Kalla.

Salah satu indikator yang menurutnya harus mendapat perhatian serius adalah stabilitas nilai tukar rupiah. Ia menilai kekuatan mata uang nasional pada dasarnya mencerminkan tingkat kepercayaan masyarakat dan pelaku usaha terhadap fundamental ekonomi Indonesia.

Menurut Jusuf Kalla, ketika masyarakat lebih memilih menyimpan aset dalam bentuk mata uang asing dibandingkan rupiah, tekanan terhadap nilai tukar akan semakin besar. Oleh karena itu, menjaga dan memperkuat kepercayaan publik merupakan fondasi utama dalam mempertahankan stabilitas ekonomi nasional.

Selain nilai tukar, ia mengingatkan agar pemerintah tidak terjebak pada indikator-indikator yang bersifat permukaan, seperti tingginya aktivitas konsumsi di pusat perbelanjaan. Menurutnya, kesehatan ekonomi harus diukur melalui kekuatan daya beli masyarakat di sektor riil serta tingkat kepercayaan investor yang tercermin dalam pergerakan pasar modal.

“Pasar modal dan pasar riil merupakan indikator yang sangat penting. Jangan hanya melihat pusat perbelanjaan yang ramai, karena hal itu belum tentu mencerminkan ekonomi yang sehat. Yang perlu dilihat adalah apakah masyarakat memiliki kemampuan konsumsi yang kuat dan apakah investor masih percaya terhadap prospek ekonomi Indonesia,” jelasnya.

Jusuf Kalla juga menyoroti kondisi pasar modal yang mengalami tekanan sebagai sinyal berkurangnya optimisme investor terhadap prospek ekonomi. Dalam dunia investasi, lanjutnya, kepercayaan merupakan modal utama yang menentukan keputusan investasi dan keberlanjutan arus modal.

Ketika prospek keuntungan dinilai menurun, investor cenderung menarik investasinya sehingga berdampak pada pelemahan harga saham di berbagai sektor strategis, termasuk sektor perbankan dan pertambangan yang selama ini menjadi penopang utama perekonomian nasional.

Lebih jauh, ia mengingatkan bahwa tekanan ekonomi tidak hanya berdampak pada sektor keuangan, tetapi juga memiliki konsekuensi sosial yang luas. Meningkatnya angka pengangguran, melemahnya daya beli, dan kesulitan ekonomi masyarakat berpotensi memicu peningkatan kriminalitas serta berbagai bentuk gangguan ketertiban sosial.

“Ekonomi dan kondisi sosial memiliki hubungan yang sangat erat. Ketika masyarakat mengalami tekanan ekonomi, berbagai persoalan sosial biasanya ikut meningkat,” katanya.

Dalam kesempatan tersebut, Jusuf Kalla juga menekankan pentingnya peran perguruan tinggi sebagai pusat produksi pengetahuan dan solusi kebijakan. Menurutnya, kampus tidak boleh hanya menjadi ruang akademik yang bersifat teoritis, melainkan harus mampu melahirkan riset, inovasi, dan rekomendasi kebijakan yang relevan dengan kebutuhan masyarakat serta tantangan pembangunan nasional.

Di bidang fiskal, Jusuf Kalla menilai pemerintah perlu segera memperkuat disiplin anggaran melalui langkah-langkah efisiensi yang terukur. Pengeluaran yang tidak produktif perlu dievaluasi dan dikurangi agar ruang fiskal negara dapat digunakan secara lebih efektif untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

Ia juga mengingatkan adanya ancaman fenomena El Nino yang berpotensi menekan produksi pangan nasional, meningkatkan ketergantungan terhadap impor, serta memengaruhi stabilitas harga kebutuhan pokok. Di saat yang sama, sektor energi juga memerlukan perhatian serius mengingat kebutuhan listrik nasional terus meningkat seiring pertumbuhan ekonomi dan industrialisasi.

Menutup paparannya, Jusuf Kalla mengidentifikasi tiga faktor utama yang saat ini memberikan tekanan terhadap perekonomian Indonesia, yakni dampak konflik geopolitik global yang berkepanjangan, tingginya beban utang negara, serta pentingnya penerapan manajemen krisis yang efektif melalui pengendalian defisit dan efisiensi belanja negara.

Menurutnya, ketiga faktor tersebut harus direspons dengan kebijakan yang terukur, disiplin fiskal yang kuat, dan keberanian melakukan reformasi pengelolaan keuangan negara agar stabilitas ekonomi tetap terjaga di tengah ketidakpastian global.

“Manajemen krisis harus dilakukan secara disiplin melalui pengendalian defisit, pengurangan utang, serta memangkas pengeluaran yang tidak produktif. Dengan langkah tersebut, ekonomi nasional akan menjadi lebih sehat, tangguh, dan berkelanjutan,” pungkas Jusuf Kalla.(*/SAFAR/RED)