Industri Bambu RI Dilirik Pasar Global, Kemenperin Genjot SDM Kompeten

Jakarta, (Delik Asia) |  Kementerian Perindustrian terus memperkuat pengembangan ekosistem industri bambu nasional secara terintegrasi dari hulu hingga hilir. Langkah ini dipandang strategis untuk mendorong peningkatan nilai tambah ekonomi, memperkuat daya saing industri, sekaligus menjaga kelestarian lingkungan melalui penerapan prinsip ekonomi hijau dan sirkular.

Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita mengatakan Indonesia merupakan salah satu negara dengan kekayaan bambu terbesar di dunia. Terdapat lebih dari 125 jenis bambu yang tersebar di berbagai wilayah Nusantara, menempatkan Indonesia di peringkat ketiga dunia sebagai pemilik sumber bahan baku bambu terbesar secara global.

Namun, Agus menilai pemanfaatan bambu di dalam negeri masih didominasi metode konvensional sehingga belum menghasilkan nilai tambah yang optimal. Karena itu, Kemenperin mendorong penguatan industri hilir bambu, khususnya untuk kebutuhan konstruksi, furnitur, serta produk bernilai tambah lainnya, termasuk pangan fungsional.

“Bambu memiliki karakter mekanis yang kuat, lentur, dan mudah dibentuk. Bahkan, bambu sangat direkomendasikan sebagai alternatif substitusi kayu, terutama untuk wilayah rawan gempa karena lebih tahan terhadap guncangan dibanding material konvensional,” ujar Agus dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu, 3 Januari 2026.

Pengembangan industri bambu juga telah menjadi agenda lintas kementerian melalui Peraturan Presiden tentang Strategi Nasional Bambu Terintegrasi Hulu–Hilir sejak 2022. Menindaklanjuti kebijakan tersebut, Kemenperin kini tengah menyusun peta jalan Pengembangan Ekosistem Industri Bambu Terintegrasi dari hulu hingga hilir.

Peta jalan itu mencakup penguatan agroforestry, penerapan teknologi pascapanen, pembentukan sentra-sentra bambu, pendirian Akademi Komunitas Bambu, hingga pembangunan pusat logistik untuk menjamin keberlanjutan pasokan bahan baku.

Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Industri Agro Kemenperin Putu Juli Ardika menyebut industri bambu nasional memiliki peluang besar di sektor kerajinan, furnitur, konstruksi, hingga bioindustri. Permintaan global terhadap produk bambu bernilai tambah juga terus meningkat.

Menurut Putu, permintaan ekspor lantai kontainer berbahan bambu saat ini mencapai sekitar 1.500 meter kubik per bulan, sementara kapasitas produksi nasional baru berkisar 30 meter kubik per bulan. “Kesenjangan ini menunjukkan peluang ekspansi industri bambu yang sangat besar,” katanya.

Di pasar domestik, permintaan bambu juga meningkat, terutama untuk pembangunan kawasan pariwisata seperti Bali, Mandalika, Lombok, dan Labuan Bajo. Bangunan berbasis bambu bahkan memiliki nilai ekonomi tinggi, dengan harga mencapai Rp12 juta per meter persegi.

Putu menambahkan, investasi konstruksi bambu relatif lebih efisien. Break even point bangunan bambu hanya sekitar tiga tahun, lebih cepat dibanding konstruksi beton yang membutuhkan waktu enam hingga tujuh tahun.

Untuk menjawab tantangan keterbatasan sumber daya manusia dan kualitas bahan baku, Kemenperin menginisiasi pendirian Akademi Komunitas Bambu sebagai program pelatihan berbasis kompetensi. Program ini berfokus pada pengolahan bambu di sisi hulu dan pascapanen agar siap digunakan industri.

Inisiatif tersebut telah dilaksanakan pada 2025 di Bali dengan komposisi pelatihan 70 persen praktik dan 30 persen teori. Program ini diarahkan menghasilkan tenaga kerja bambu bersertifikat kompetensi, dengan silabus yang akan menjadi dasar penyusunan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) Bambu.

Kemenperin juga menilai ekosistem bambu yang berkembang di Bangli berpotensi menjadi pusat logistik bambu nasional, didukung ketersediaan bahan baku, mesin pengolahan, serta sentra industri kecil dan menengah. Pengembangan serupa juga dipetakan di Yogyakarta, yang telah memiliki ekosistem kolaborasi riset, komunitas, dan industri bambu.

Melalui penguatan sumber daya manusia, standardisasi, dan pembangunan ekosistem industri yang terintegrasi, Kemenperin optimistis industri bambu nasional dapat tumbuh berkelanjutan, berdaya saing global, sekaligus mendukung agenda pembangunan hijau dan ketahanan pangan nasional.(*/Feby/Red)