Menteri Dody : Bukan Sekadar Serapan Anggaran, Namun Pembangunan Infrastruktur Harus Beri Manfaat Nyata Bagi Masyarakat

Delik Asia, (Jakarta) | Kementerian Pekerjaan Umum (PU) tancap gas mempercepat pelaksanaan program prioritas nasional di sisa tahun anggaran 2025. Hingga 30 Oktober 2025, realisasi keuangan sudah mencapai 54,07 persen, dengan realisasi fisik 57,83 persen dari total pagu efektif Rp107,16 triliun.

Meski sempat mengalami penyesuaian anggaran di awal tahun untuk menjaga keseimbangan fiskal, Kementerian PU tetap optimistis bisa menutup tahun dengan realisasi 98,39 persen.

Menteri PU Dody Hanggodo menegaskan bahwa percepatan serapan mulai terasa sejak pertengahan tahun, seiring penguatan program prioritas Presiden Prabowo Subianto seperti swasembada pangan, Inpres Jalan Daerah (IJD), irigasi, dan Sekolah Rakyat.

“Kami sudah melakukan percepatan di seluruh unit kerja, baik di pusat maupun daerah. Yang penting bukan sekadar serapan, tapi manfaat nyata infrastruktur bagi masyarakat,” ujar Dody dalam Media Briefing di Jakarta, Jumat (31/10).

Fokus utama 2025, lanjut Dody, adalah menuntaskan seluruh pekerjaan konstruksi, kecuali beberapa proyek multi years contract (MYC) yang masih berlanjut. Selain pembangunan, kementerian juga mendorong optimalisasi fungsi infrastruktur agar hasilnya benar-benar dirasakan masyarakat.

Contohnya, berbagai bendungan baru kini telah dilengkapi jaringan irigasi untuk mendukung produktivitas pertanian dan swasembada pangan nasional. Di sisi lain, pembangunan serta perbaikan jalan terus digenjot untuk memperkuat konektivitas antarwilayah dan memperlancar distribusi hasil produksi dari desa ke kota.

“Selama sepuluh tahun terakhir kami sudah membangun lebih dari 50 bendungan. Sebagian besar sudah berfungsi optimal menopang ketahanan pangan nasional. Kami ingin setiap rupiah anggaran memberi manfaat langsung bagi rakyat,” tegas Dody.

Kementerian PU menegaskan akan menjaga semangat percepatan agar pembangunan tidak hanya tepat waktu, tetapi juga tepat manfaat — sejalan dengan visi Presiden Prabowo mewujudkan Indonesia berdaulat pangan dan berkeadilan wilayah.[Safar/**]