Akhirnya! Setelah Lama Didesak Warga, Pemprov Banten Batasi Operasional Truk Tambang

Delik Asia, (Serang) |  Pemerintah Provinsi Banten resmi menetapkan aturan pembatasan operasional truk tambang di sejumlah ruas jalan arteri di wilayahnya. Kebijakan itu dituangkan dalam Keputusan Gubernur (Kepgub) Banten Nomor 567 Tahun 2025 tentang Penetapan Pembatasan Jam Operasional dan Jalur Lalu Lintas untuk Kendaraan Angkutan Tambang Mineral Bukan Logam dan Batuan di Wilayah Provinsi Banten.

Gubernur Banten Andra Soni mengatakan, keputusan tersebut merupakan langkah cepat pemerintah daerah merespons meningkatnya aktivitas truk tambang yang menimbulkan kemacetan, kerusakan jalan, hingga potensi kecelakaan.

“Kebijakan ini sudah kami integrasikan dengan seluruh bupati dan wali kota. Truk tambang hanya boleh beroperasi pukul 22.00 hingga 05.00 WIB setiap hari,” ujar Andra di Serang, Selasa, 28 Oktober 2025.

Selain pembatasan jam, Pemprov juga mengatur ruas-ruas jalan yang dapat dilalui angkutan tambang. Jalur itu meliputi jalan nasional, provinsi, serta sebagian jalan kabupaten dan kota di Serang, Cilegon, Lebak, Pandeglang, Tangerang, Kota Tangerang, dan Tangerang Selatan.

Andra memastikan penerapan keputusan akan diikuti pengawasan lapangan dan pemasangan rambu.

“Kami akan menyiapkan pos pengawasan untuk memastikan aturan ini dijalankan,” katanya.

Dibantu Polisi dan TNI

Pengawasan akan dilakukan oleh Dinas Perhubungan (Dishub) Banten bersama kepolisian, TNI, dan pemerintah daerah. Gubernur menekankan koordinasi terpadu agar penegakan aturan berjalan efektif.

Andra juga mengingatkan pelaku usaha tambang dan sopir agar menaati ketentuan teknis: tidak melebihi kapasitas muatan, menjaga kebersihan kendaraan dari tanah dan lumpur, serta menutup bak muatan dengan terpal.

“Ini bagian dari keselamatan bersama,” tegasnya.

Sanksi dan Penegakan Hukum

Kepala Dishub Banten Tri Nurtopo menyebutkan, dasar hukum penegakan aturan merujuk pada Perda Banten Nomor 8 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Perhubungan dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Pelanggar dapat dikenai sanksi kurungan maksimal enam bulan atau denda hingga Rp50 juta untuk pelanggaran di jalan provinsi. Sementara untuk jalan nasional, pelanggaran rambu atau marka dikenai kurungan dua bulan atau denda Rp500 ribu.

“Kami juga tengah menyiapkan rambu pembatasan dan pos pengawasan bersama Polda Banten,” ujar Tri.

Keputusan ini mulai berlaku 28 Oktober 2025 dan menjadi dasar hukum baru dalam penataan lalu lintas angkutan tambang di Banten. Pemerintah berharap kebijakan ini mampu mengurangi kemacetan, meningkatkan keselamatan, dan menata aktivitas pertambangan secara berkelanjutan.

“Itu sesuai dengan UU LLAJ Pasal 287 ayat (1) dan Pasal 282,” pungkasnya.

Baca Juga

3 bulan  lalu

Kado HUT Ke‑25, Pemprov Banten Beri Penghargaan kepada Pegawai dan Santuni Masyarakat

118 Redaksi

Adapun untuk pembatasan ini berlaku pada ruas jalan sebagai berikut:
1. Kota Cilegon
a. Ruas Jalan Serdang – Bojonegara – Merak (jalan nasional);
b. Ruas Jalan Raya Cilegon (Cilegon) (jalan nasional);
c. Ruas Jalan Raya Serang (Cilegon) (jalan nasional);
d. Ruas Jalan Batas Kota Cilegon – Pasauran (jalan nasional); dan
e. Ruas Jalan Lingkar Selatan Cilegon (jalan kota).

2. Kabupaten Serang
a. Ruas Jalan Serdang – Bojonegara – Merak (jalan nasional);
b. Ruas Jalan Batas Kota Cilegon – Batas Kota Serang (jalan nasional);
c. Ruas Jalan Batas Kota Cilegon – Pasauran (jalan nasional);
d. Ruas Jalan Batas Kota Serang – Batas Kabupaten Serang/Tangerang (jalan nasional);
e. Ruas Jalan Cikande – Rangkasbitung (jalan nasional);
f. Ruas Jalan Batas Kabupaten Serang – Batas Kota Pandeglang (jalan nasional);
g. Ruas Jalan Raya Palka (Palima – Pasar Teneng) (jalan provinsi);
h. Ruas Jalan Banten Lama – Pontang (jalan provinsi);
i. Ruas Jalan Pontang – Jenggot (jalan provinsi); dan
j. Ruas Jalan Lingkar Selatan Cilegon (jalan kota).

3. Kota Serang
a. Ruas Jalan Raya Cilegon (Serang) (jalan nasional);
b. Ruas Jalan Letnan Jidun (Serang) (jalan nasional);
c. Ruas Jalan Tb. Suwandi (Serang) (jalan nasional);
d. Ruas Jalan Abdul Hadi (Serang) (jalan nasional);
e. Ruas Jalan KH. Abdul Fatah Hasan (Serang) (jalan nasional);
f. Ruas Jalan Sudirman (Serang) (jalan nasional);
g. Ruas Jalan Raya Pandeglang (Serang) (jalan nasional);
h. Ruas Jalan Jaksa Agung R. Soeprapto (jalan nasional);
i. Ruas Jalan Syekh Moh. Nawawi Albantani (Pakupatan – Palima) (jalan provinsi);
j. Ruas Jalan Banten Lama – Pontang (jalan provinsi); dan
k. Ruas Jalan Lopang – Banten Lama (jalan provinsi).

Baca Juga

1 tahun  lalu

Alat Pengukuran yang Maju dan Modern, Jadi Pendukung Percepatan Sertipikasi Atas Tanah Masyarakat

304 Redaksi

4. Kabupaten Lebak
a. Ruas Jalan Cikande – Rangkasbitung (jalan nasional);
b. Ruas Jalan By Pass Rangkasbitung (Jalan Soekarno Hatta Rangkasbitung) (jalan nasional);
c. Ruas Jalan Batas Kota Pandeglang – Batas Kota Rangkasbitung (jalan nasional);
d. Ruas Jalan Muara Binuangeun – Simpang (jalan nasional);
e. Ruas Jalan Simpang – Bayah (jalan nasional);
f. Ruas Jalan Raya Cikande (Jl. Otto Iskandardinata Rangkasbitung) (jalan nasional);
g. Ruas Jalan Raya Cipanas (Rangkasbitung) (jalan nasional);
h. Ruas Jalan Batas Kota Rangkasbitung – Cigelung (Batas Provinsi Jawa Barat) (jalan nasional);
i. Ruas Jalan Maja – Koleang (jalan provinsi);
j. Ruas Jalan Maja – Citeras (jalan provinsi);
k. Ruas Jalan Ciruas – Petir – Warunggunung (jalan provinsi);
l. Ruas Jalan Picung – Malingping – Simpang (jalan provinsi);
m. Ruas Jalan Gunungkencana – Malingping (jalan kabupaten);
n. Ruas Jalan Banjarsari – Cirinten (jalan kabupaten);
o. Ruas Jalan Rangkasbitung – Sajir (jalan kabupaten);
p. Ruas Jalan Maulana Hasanudin (jalan kabupaten); dan
q. Ruas Jalan Rangkasbitung – Gajrug (jalan kabupaten).

5. Kabupaten Pandeglang
a. Ruas Jalan Pasauran – Labuan (jalan nasional);
b. Ruas Jalan A. Yani (Labuan) (jalan nasional);
c. Ruas Jalan Labuan – Simpang Labuan (jalan nasional);
d. Ruas Jalan Simpang Labuan – Saketi (jalan nasional);
e. Ruas Jalan Simpang Labuan – Cibaliung (jalan nasional);
f. Ruas Jalan Cibaliung – Cikeusik – Muara Binuangeun (jalan nasional);
g. Ruas Jalan Citeureup – Tanjung Lesung (jalan nasional);
h. Ruas Jalan Batas Kota Pandeglang – Batas Kota Rangkasbitung (jalan nasional);
i. Ruas Jalan Raya Serang (Pandeglang) (jalan nasional);
j. Ruas Jalan Batas Kabupaten Serang – Batas Kota Pandeglang (jalan nasional);
k. Ruas Jalan Tanjung Lesung – Sumur (jalan provinsi);
l. Ruas Jalan Saketi – Picung (jalan provinsi); dan
m. Ruas Jalan Picung – Munjul (jalan provinsi).

6. Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang, dan Kota Tangerang Selatan.
Seluruh jaringan jalan di wilayah Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang, dan Kota Tangerang Selatan.