Universitas Paramadina: Pasar Modal Indonesia Sedang ‘Sakit’, Reformasi Tata Kelola Jadi Harga Mati

Jakarta, (Delik Asia) | Universitas Paramadina menggelar diskusi panel bertajuk “Prospek dan Arah Pasar Modal Indonesia Pasca MSCI dan Moody’s” secara daring pada Rabu (18/2/2026). Diskusi ini menyoroti tekanan serius yang dihadapi pasar modal nasional, mulai dari arus keluar modal asing hingga menurunnya kepercayaan lembaga internasional terhadap tata kelola ekonomi Indonesia.

Rektor Universitas Paramadina, Didik J. Rachbini, menegaskan bahwa pasar modal merupakan etalase ekonomi yang paling sensitif terhadap sentimen global. Menurutnya, dinamika di bursa mencerminkan kondisi riil kesehatan ekonomi nasional.

Ia mengibaratkan pasar modal sebagai bendungan besar yang mengairi dunia usaha, sebagaimana sejarah mencatat keberhasilan perusahaan seperti First Media hingga Gojek yang mampu tumbuh pesat berkat akses terhadap pendanaan publik.

Prof. Didik J. Rachbini, M.Sc., Ph.D.

Namun demikian, Didik mengingatkan bahwa kondisi pasar modal saat ini justru mengirimkan sinyal peringatan keras. Evaluasi yang dilakukan MSCI terhadap pasar Indonesia dinilainya sebagai indikator bahwa ekosistem pasar modal tengah berada dalam kondisi tidak sehat.

“Pasar modal itu seperti kerang hijau yang menyerap polusi. Jika ia bergejolak, itu tanda ada masalah serius dalam ekosistem ekonomi. Presiden Prabowo Subianto bahkan telah memberikan sanksi kepada otoritas pasar modal yang dinilai tidak cukup sensitif terhadap dinamika ini,” tegas Didik.

Ia menambahkan, hilangnya kepercayaan investor juga tidak terlepas dari pengelolaan APBN yang dinilai kurang kredibel di mata pasar global.

Pandangan tersebut diperkuat oleh ekonom Universitas Paramadina, Wijayanto Samirin, yang memaparkan data arus keluar portofolio asing Indonesia mencapai minus 14 miliar dolar AS sejak 2025 hingga kuartal III-2026. Penurunan outlook Indonesia oleh Moody’s pada awal Februari lalu juga dipicu oleh fenomena sovereign selling.

Ekonom Universitas Paramadina, Wijayanto Samirin

“Keriuhan di pasar modal hanyalah puncak gunung es. Persoalan utamanya terletak pada lemahnya tata kelola, meningkatnya risiko fiskal, serta kebijakan yang sulit diprediksi,” ujar Wijayanto. Ia menilai peringatan dari ekonom domestik kerap diabaikan hingga akhirnya lembaga internasional turun tangan.

Di tengah tekanan tersebut, optimisme tetap disuarakan oleh CEO Investortrust, Primus Dorimulu. Ia menilai arah kebijakan ekonomi pemerintahan Presiden Prabowo masih relatif terjaga, tercermin dari pertumbuhan PDB kuartal IV-2025 yang mencapai 5,39 persen.

Langkah pemerintah dalam menjaga likuiditas perbankan melalui injeksi dana juga dinilai tepat untuk meredam tekanan jangka pendek di sektor keuangan.

Sebagai respons atas evaluasi global, pemerintah kini menyiapkan reformasi struktural pasar modal. Agenda yang disiapkan antara lain peningkatan batas minimum kepemilikan saham publik (free float) menjadi 15 persen, transparansi Ultimate Beneficial Ownership (UBO) guna mencegah manipulasi pasar, serta penegakan hukum yang lebih tegas melalui demutualisasi Bursa Efek Indonesia.

Selain itu, penguatan sinergi antara Otoritas Jasa Keuangan dan lembaga terkait diharapkan mampu memulihkan kembali kepercayaan investor internasional terhadap pasar modal Indonesia.(*/Red)