MBG Memanas! Digugat ke MK, Diserang Kritik, SDM Pelaksana Jadi Sorotan

Jakarta, (Delik Asia) | Program Makan Bergizi Gratis (MBG) andalan Prabowo Subianto kini jadi sorotan. Selain digugat ke Mahkamah Konstitusi terkait sumber anggaran, implementasi di lapangan juga menuai kritik tajam.

Pengamat kebijakan publik Samuel F. Silaen menilai polemik MBG tak lagi sekadar soal teknis, tetapi sudah bergeser ke perilaku aparat pelaksana.

“Awalnya publik masih memaklumi kendala teknis seperti distribusi atau kasus keracunan. Tapi sekarang sudah bergeser ke sikap oknum yang memancing kemarahan publik,” ujar Silaen, Sabtu (28/3/2026).

Menurutnya, pergeseran ini berbahaya karena menyentuh langsung kepercayaan masyarakat terhadap program negara.

“Ini program besar, dibiayai dari pajak rakyat. Kalau pelaksananya tidak empatik, kepercayaan publik bisa runtuh,” tegasnya.

Disorot Anggaran, Berpotensi Langgar Konstitusi

Gugatan ke MK juga menyoroti sumber pendanaan MBG. Dalam dokumen yang beredar, sebagian anggaran disebut berasal dari pos pendidikan dalam APBN 2026.

Dari total anggaran pendidikan Rp769,1 triliun, sekitar Rp223 triliun dikaitkan dengan program tersebut. Silaen mengingatkan, hal ini berpotensi menabrak aturan konstitusi terkait alokasi minimal 20 persen untuk sektor pendidikan.

“Niat baik tidak boleh dijalankan dengan cara yang keliru. Kalau menggerus porsi pendidikan, ini bisa jadi pelanggaran serius,” ujarnya.

Meski begitu, ia menegaskan tidak menolak substansi program pemenuhan gizi anak, namun menekankan pentingnya sumber pembiayaan yang sesuai aturan.

Oknum Pelaksana Disorot Keras

Silaen juga mengkritik sejumlah oknum di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang dinilai menunjukkan sikap tidak profesional.

Ia menyinggung dugaan tindakan tak pantas, mulai dari distribusi yang bermasalah hingga respons berlebihan terhadap kritik masyarakat.

“Kalau ada kritik soal kualitas makanan, itu harus jadi evaluasi. Bukan dibalas defensif apalagi menyerang balik,” katanya.

Ia juga menilai penggunaan isu kemanusiaan global untuk merespons kritik sebagai langkah yang tidak relevan dan justru menunjukkan krisis empati.

Minta Evaluasi Total, Bukan Dibubarkan

Silaen menilai persoalan ini mengindikasikan lemahnya kualitas SDM pelaksana program. Padahal, program sebesar MBG membutuhkan aparatur yang matang secara profesional dan emosional.

“Kalau tidak dibenahi, program ini bisa jadi beban baru. Harus ada evaluasi total,” tegasnya.

Di akhir pernyataannya, ia menekankan bahwa solusi bukan menghentikan program, melainkan memperbaiki sistem secara menyeluruh.

“Program ini penting untuk masa depan generasi. Yang harus dibenahi adalah tata kelola dan kualitas pelaksana, bukan programnya,” pungkasnya.(*/Red)