Budi Mulyawan: Koperasi Merah Putih Harus Jadi Gerakan Rakyat, Bukan Proyek Administratif

Jakarta, (Delik Asia) | Gagasan penguatan ekonomi berbasis koperasi kembali mencuat seiring peluncuran program Koperasi Merah Putih oleh pemerintah. Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional Komunitas Banteng Asli Nusantara (Kombatan), Budi Mulyawan, menilai momentum ini penting, namun perlu pengawasan ketat agar tidak menyimpang dari jati diri koperasi.

“Koperasi itu dari anggota, oleh anggota, dan untuk anggota. Ini prinsip dasar yang tidak boleh bergeser,” kata Budi dalam keterangan tertulis, Selasa, 24 Maret 2026.

Menurut dia, koperasi bukan sekadar badan usaha, melainkan organisasi kolektif berbasis kesetaraan dan gotong royong. Dalam praktiknya, anggota berperan sebagai pemilik sekaligus pengguna layanan, dengan pengambilan keputusan dilakukan secara demokratis.

Budi menegaskan bahwa landasan hukum di Indonesia telah menempatkan koperasi sebagai pilar ekonomi rakyat. Orientasinya bukan semata keuntungan, melainkan kesejahteraan bersama.

Ia juga mengingatkan pemikiran Mohammad Hatta yang menempatkan koperasi sebagai alat perjuangan ekonomi rakyat. “Ini yang sering dilupakan,” ujarnya.

Meski demikian, ia menilai perkembangan koperasi di Indonesia belum optimal. Persoalan klasik seperti lemahnya manajemen, keterbatasan modal, serta rendahnya pemahaman anggota masih menjadi kendala.

“Banyak koperasi gagal bukan karena konsepnya, tapi karena pengelolaannya tidak sesuai prinsip,” kata dia.

Di sisi lain, citra koperasi di masyarakat dinilai belum sepenuhnya positif. Praktik yang tidak transparan dan akuntabel membuat kepercayaan publik menurun.

Dalam konteks itu, program Koperasi Merah Putih dinilai memiliki potensi besar untuk mendorong ekonomi desa melalui akses pembiayaan dan penguatan usaha lokal. Namun, Budi mengingatkan agar implementasinya tetap berpijak pada prinsip koperasi.

Ia juga mengkritisi pendekatan kuantitas dalam pembentukan koperasi. Target jumlah yang besar dikhawatirkan mengorbankan kualitas kelembagaan dan manajerial.

“Jangan sampai koperasi dibentuk hanya untuk mengejar angka,” ujarnya.

Selain itu, ia menyoroti potensi ketergantungan pada bantuan pemerintah. Menurut dia, dukungan pembiayaan penting, tetapi tidak boleh menghilangkan kemandirian koperasi.

“Kalau terlalu bergantung pada subsidi, prinsip kemandirian bisa hilang,” kata Budi.

Ia menambahkan, koperasi di luar program tersebut tetap memiliki akses pembiayaan, seperti melalui Kredit Usaha Rakyat (KUR), Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB-KUMKM), serta dukungan Dana Desa dan APBN.

Budi juga menekankan pentingnya pendampingan, pelatihan, dan digitalisasi agar koperasi lebih efisien dan mampu bersaing. Inovasi di berbagai sektor, seperti pertanian dan energi terbarukan, dinilai perlu terus didorong.

Meski menghadapi berbagai tantangan, ia optimistis koperasi tetap relevan di tengah globalisasi. Koperasi dinilai dapat menjadi solusi untuk mengurangi ketimpangan ekonomi dan memperkuat usaha kecil dan menengah.

Namun, ia menegaskan keberhasilan Koperasi Merah Putih sangat bergantung pada kualitas manajemen, partisipasi anggota, serta pengawasan yang kuat.

“Kalau dijalankan sesuai prinsip, koperasi bisa jadi solusi besar bagi ekonomi nasional. Tapi kalau melenceng, justru akan menjadi masalah baru,” kata dia.(*/Red)