Saat Anggaran Menyempit, Cilegon Racik Skema Baru Demi Program Prioritas 2027

Jakarta, (Delik Asia) | Pemerintah Kota Cilegon melalui Bappedalitbang Kota Cilegon terus mematangkan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2027 dengan mengedepankan berbagai pendekatan strategis. Di tengah keterbatasan fiskal, pemerintah daerah mulai menyiapkan opsi pembiayaan alternatif guna memastikan program prioritas tetap berjalan.

Kepala Bappedalitbang Kota Cilegon, Achmad Jubaedi, menjelaskan bahwa proses penyusunan RKPD telah dimulai sejak awal tahun melalui tahapan konsultasi publik. Langkah ini menjadi fondasi awal untuk menjaring aspirasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan.

Selanjutnya, rangkaian Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) telah dilaksanakan secara berjenjang di tingkat kelurahan dan kecamatan sepanjang Februari hingga awal Maret. Kegiatan tersebut menjadi ruang partisipasi masyarakat dalam menyampaikan usulan pembangunan.

“Seluruh tahapan Musrenbang di tingkat kelurahan dan kecamatan telah kami rampungkan,” ujar Jubaedi, Rabu (1/4/2026).

Hasil Musrenbang kemudian disinkronkan dalam forum perangkat daerah yang digelar pada pertengahan Maret. Dalam forum ini, berbagai aspirasi masyarakat dipadukan dengan rencana kerja perangkat daerah serta pokok-pokok pikiran DPRD.

Menurut Jubaedi, tahapan selanjutnya adalah Musrenbang tingkat kota yang akan melibatkan berbagai pemangku kepentingan, mulai dari pelaku industri, akademisi, hingga unsur masyarakat. Hal ini mencerminkan pendekatan perencanaan yang tidak hanya teknokratis, tetapi juga partisipatif dan selaras dengan arah kebijakan pembangunan daerah.

RKPD 2027 sendiri merupakan tahun ketiga pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) di bawah kepemimpinan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Cilegon. Pada fase ini, pemerintah daerah menargetkan percepatan realisasi program prioritas, terutama di sektor pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan pelayanan dasar.

Namun demikian, keterbatasan anggaran menjadi tantangan utama. Jubaedi menuturkan bahwa alokasi anggaran daerah masih didominasi oleh belanja wajib dan operasional, sehingga ruang fiskal untuk program pembangunan menjadi terbatas.

Sebagai langkah antisipatif, Pemkot Cilegon menyiapkan skema pembiayaan alternatif melalui Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU), khususnya untuk mendukung pembangunan infrastruktur strategis.

“Kami mendorong inovasi pembiayaan melalui KPBU agar pembangunan tetap berjalan meski kemampuan anggaran terbatas,” jelasnya.

Selain itu, pemerintah daerah juga berharap adanya peningkatan pendapatan asli daerah guna memperluas ruang fiskal di masa mendatang. Dengan berbagai strategi tersebut, Pemkot Cilegon optimistis RKPD 2027 tetap mampu menjawab kebutuhan masyarakat secara efektif.

“Meski dihadapkan pada keterbatasan anggaran, kami tetap berkomitmen menghadirkan perencanaan yang adaptif dan solutif,” pungkas Jubaedi.(*/FBY)