RKPD 2027: Pemkot Cilegon Perkuat Penanganan Banjir dari Hulu ke Hilir

Cilegon, (Delik Asia) | Pemerintah Kota Cilegon menyiapkan strategi responsif untuk menghadapi potensi bencana, terutama banjir, yang selama ini menjadi persoalan berulang. Langkah tersebut dirancang sebagai bagian dari arah kebijakan pembangunan daerah dan akan dituangkan dalam dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2027.

Melalui kebijakan ini, Pemerintah Kota Cilegon memprioritaskan penanganan banjir secara menyeluruh, mulai dari upaya pencegahan, mitigasi, dan pengurangan risiko, hingga penanganan pascabencana. Program pemulihan rumah warga terdampak juga akan diintegrasikan dengan program rumah layak huni, disertai penguatan sektor sumber daya air serta pengelolaan sungai.

Pelaksana Tugas Kepala Bappedalitbang Kota Cilegon, Ahmad Jubaedi, mengatakan kebijakan tersebut digerakkan langsung oleh Wali Kota Cilegon Robinsar, yang menaruh perhatian serius terhadap persoalan banjir di daerahnya.

“Pak Wali sangat memperhatikan penanganan banjir, baik dari sisi pencegahan, mitigasi, hingga penanganan pascabencana,” ujar Jubaedi.

Menurut dia, banjir hampir selalu terjadi setiap tahun, sehingga pemerintah daerah menilai perlu adanya langkah yang lebih terencana, terukur, dan responsif. Salah satu pendekatan yang didorong adalah inovasi penanganan bencana hingga tingkat kewilayahan.

Pemkot Cilegon akan memperkuat peran kecamatan melalui penyediaan bufer stock logistik, dapur umum, serta anggaran siaga bencana agar mampu merespons cepat saat bencana terjadi. Pendelegasian kewenangan ini dimaksudkan agar respons tidak hanya terpusat di perangkat daerah tertentu.

“Kami dorong pendelegasian kewenangan ke kecamatan. Jadi tidak hanya Dinas Sosial, tetapi kecamatan juga memiliki kesiapan anggaran dan logistik sesuai peta rawan bencana,” kata Jubaedi.

Kebijakan tersebut akan mulai diformalkan dalam RKPD 2027 dan menjadi pedoman pembangunan Kota Cilegon ke depan. Fokus penguatan diarahkan pada wilayah-wilayah yang masuk peta rawan banjir, dengan pendekatan kolaboratif antara pemerintah kota, kecamatan, dan masyarakat.

“Dengan strategi ini, penanganan bencana diharapkan bisa lebih cepat, tepat sasaran, dan terukur, demi mewujudkan kota yang lebih aman dan nyaman bagi seluruh warga,” ujar Jubaedi.(*/Feby)