KTA FORSIMEMA-RI, Wujud Sinergi Humas MA dan Lembaga Peradilan

DelikAsia, (Jakarta) | Sejak dibentuk pada Maret 2022, Forum Silaturahmi Media Mahkamah Agung Republik Indonesia (FORSIMEMA-RI) terus menunjukkan eksistensinya sebagai mitra strategis lembaga peradilan. Forum ini digagas oleh dua awak media, Syamsul Bahri dan Lina Marlina, yang mendapat dukungan langsung dari Wakil Ketua MA Bidang Yudisial, Dr. Andi Samsan Nganro SH MH, serta Wakil Ketua MA Bidang Non-Yudisial, Dr. Sunarto SH MH.

Sejak awal kemunculannya, FORSIMEMA-RI hadir sebagai wadah komunikasi dan kolaborasi antara media dan institusi Mahkamah Agung, terutama saat lembaga ini tengah menjadi sorotan publik akibat penangkapan beberapa hakim agung oleh KPK. Dalam kondisi tersebut, FORSIMEMA-RI turut berperan lewat pemberitaan dan edukasi publik yang konstruktif.

Hingga kini, FORSIMEMA-RI terus berbenah. Inovasi dan kreativitas terus digaungkan untuk memperkuat kerja sama dengan jajaran Humas MA serta mendukung pelaksanaan program kerja dari tingkat Pengadilan Negeri hingga Pengadilan Tinggi di seluruh Indonesia.

Ketua Umum FORSIMEMA-RI, Syamsul Bahri, menegaskan pentingnya kolaborasi yang sehat antara media dan lembaga peradilan. “Untuk menciptakan integritas dalam institusi MA dan peradilan, dibutuhkan kerja sama yang solid, transparansi, dan sinergi antara awak media dan humas,” ujarnya.

Sebagai bentuk legalitas dan identitas, FORSIMEMA-RI juga telah membekali para anggotanya dengan Kartu Tanda Anggota (KTA) atau I.D resmi. Hal ini menjadi penanda bahwa mereka adalah bagian dari kelompok kerja (Pokja) yang sah dan memiliki mandat untuk menjalin kerja sama dengan jubir serta humas pengadilan di seluruh Indonesia.

Pengurus Harian FORSIMEMA-RI juga menegaskan, hanya media yang sudah mengantongi KTA FORSIMEMA-RI yang diakui sebagai mitra resmi. “Kami tidak bertanggung jawab atas aktivitas media yang belum memiliki KTA FORSIMEMA-RI,” tegas pengurus dalam keterangannya.

Dengan semangat kolaborasi, FORSIMEMA-RI siap terus mendukung keterbukaan informasi dan penguatan kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan.[Saf/**]